Pemerintah Inggris secara resmi menghentikan negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyampaikan keputusan ini sebagai bentuk protes terhadap agresi militer Israel di Gaza serta blokade bantuan kemanusiaan yang terus berlangsung.
“Meskipun kami tetap mendukung perjanjian yang sudah berlaku, sulit untuk melanjutkan pembicaraan dagang baru dengan pemerintahan Netanyahu yang terus melanggar hak asasi di Tepi Barat dan Gaza,” ujar Lammy seperti dikutip dari The Guardian.
Keputusan ini juga disertai dengan sanksi terhadap beberapa organisasi dan individu yang terlibat dalam permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Pemerintah Inggris memanggil Duta Besar Israel untuk menyampaikan keprihatinan atas perluasan operasi militer di Gaza.
Lammy menekankan bahwa tindakan Israel telah merusak hubungan bilateral. Ia mengutuk keras kekerasan oleh pemukim ilegal dan meminta agar pemerintah Israel segera menghentikan operasi militer serta membuka akses bantuan. “Dunia sedang menilai. Sejarah juga akan menilai. Blokade dan perluasan perang ini harus dihentikan,” ujarnya.
Lammy juga mengecam pernyataan Menteri Israel Bezalel Smotrich yang menggunakan istilah “pembersihan” terkait penduduk Gaza. Ia menyebut hal tersebut sebagai ekstremisme yang berbahaya dan tidak dapat diterima.
Meski Inggris mengakui hak Israel untuk membela diri, Lammy menilai respons militer yang berlebihan hanya akan memperburuk situasi dan menumbuhkan generasi baru yang penuh trauma. “Untuk mengalahkan ekstremisme, kita perlu solusi politik, bukan kekerasan terus-menerus,” katanya.
Sementara itu, Pemimpin Partai Nasional Skotlandia di Westminster, Stephen Flynn, menyerukan agar parlemen Inggris segera mengakui negara Palestina dan menghentikan penjualan senjata ke Israel. Ia juga mendorong dukungan penuh terhadap Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang tengah menyelidiki dugaan kejahatan perang oleh Israel.