- Budi Arie Setiadi diduga menerima jatah 50 persen dari situs judi online yang tidak diblokir pemerintah, dan namanya disebut dalam dakwaan di sidang perdana kasus tersebut.
- Pengamat politik Andi Yusran menyebut kasus ini sebagai aib memalukan dan menyarankan Presiden Prabowo untuk menonaktifkan Budi Arie agar fokus menjalani proses hukum.
- Penanganan kasus ini secara transparan dan tuntas dinilai penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi online serta memperkuat citra kepemimpinan Prabowo.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, disebut dalam dakwaan kasus judi online sebagai pihak yang diduga menerima bagian sebesar 50 persen dari situs-situs yang tidak diblokir pemerintah.
Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran.
“Ini benar-benar memalukan,” ujar Andi Yusran saat diwawancarai pada Senin, 19 Mei 2025.
Ia mengatakan, bila kejaksaan memang telah mengantongi data yang valid, Presiden Prabowo Subianto perlu segera mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan menonaktifkan Budi Arie dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Koperasi.
“Langkah ini penting agar Budi Arie bisa fokus menjalani proses hukum,” lanjutnya.
Andi juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berjalan secara independen dan tanpa tekanan dari pihak mana pun, mengingat kasus ini berpotensi menyeret banyak nama.
“Kalau kejaksaan bisa mengungkap kasus ini sampai tuntas, itu akan menunjukkan bahwa pemerintah serius memberantas judi online. Dampaknya juga akan memperkuat citra positif kepemimpinan Prabowo,” tambahnya.
Nama Budi Arie muncul dalam sidang perdana kasus judi online yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025.
Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Budi Arie disebut terkait dengan empat terdakwa utama dalam kasus ini, yaitu Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.