- Danantara mengelola aset lebih dari US$900 miliar, termasuk BUMN utama.
- Tony Blair ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas.
- CEO Danantara, Rosan Roeslani, rangkap jabatan sebagai menteri.
- Isu Danantara kebal hukum
1. Peluncuran Danantara Indonesia
Danantara Indonesia, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Dana kekayaan kedaulatan ini dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.
2. Aset yang Dikelola Mencapai Ratusan Miliar Dolar
Danantara mengelola lebih dari US$900 miliar dalam bentuk aset negara, mencakup berbagai perusahaan BUMN utama seperti Bank Mandiri dan Pertamina. Dengan jumlah dana yang sangat besar ini, Danantara diharapkan dapat menjadi motor penggerak investasi strategis yang menguntungkan negara.
3. Tony Blair Menjadi Dewan Pengawas
Mantan Perdana Menteri Inggris, Sir Tony Blair, resmi bergabung sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Danantara. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Danantara di tingkat internasional serta memberikan wawasan dalam pengelolaan investasi global yang lebih profesional.
4. Fokus Investasi di Sektor Strategis
Investasi awal sebesar US$20 miliar akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pemrosesan sumber daya alam, kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan produksi pangan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan mendukung inovasi di berbagai sektor industri.
5. Isu Rangkap Jabatan CEO Danantara
CEO Danantara, Rosan Roeslani, juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Banyak pihak mengkritik rangkap jabatan ini karena dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan serta berpotensi mengurangi transparansi dalam pengelolaan Danantara.
6. Isu Danantara Kebal Hukum
Danantara diklaim sebagai badan investasi yang paling banyak diawasi di Indonesia. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebutkan bahwa badan ini diawasi oleh berbagai lembaga seperti KPK, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK. Namun, meski diawasi oleh banyak pihak, masih ada kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitasnya.
Pelaporan Danantara langsung ke Presiden Prabowo Subianto, sehingga muncul pertanyaan apakah pengawasannya benar-benar independen. Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah badan ini bisa diperiksa oleh KPK secara menyeluruh atau justru memiliki perlindungan khusus dalam pengelolaan asetnya.
Kesimpulan
Sebagai dana kekayaan negara yang mengelola aset triliunan rupiah, transparansi dan akuntabilitas Danantara harus menjadi perhatian utama. Kasus skandal 1MDB di Malaysia menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana pengelolaan dana negara yang buruk dapat berujung pada korupsi dan kerugian besar bagi negara.
Masyarakat dan lembaga pengawas harus terus mengawasi Danantara agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya—memajukan ekonomi Indonesia, bukan menjadi alat kepentingan segelintir pihak. Transparansi, pengawasan ketat, serta pencegahan konflik kepentingan harus menjadi prioritas agar Danantara tidak terjerumus dalam skandal seperti yang terjadi di negara tetangga.